Menggagas Manajemen Pengelolaan Sampah Padat Kota

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengelola perkotaan di seluruh dunia adalah penanganan masalah persampahan. Sebanyak 384 kota di seluruh dunia telah menimbulkan sampah sebesar 80.235,87 ton setiap hari. Dari jumlah tersebut, penanganan sampah yang diangkut dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah sebesar 4,2 persen, yang dibakar sebesar 37,6 persen, yang dibuang ke sungai sebesar 4,9 persen dan tidak tertangani sebesar 53,3 persen. Sebagai perbandingan, rata-rata volume sampah yang ditimbulkan oleh setiap penduduk perkotaaan seperti kota Jakarta adalah sebanyak 0,9 kg/hari, Bangkok sebanyak 1,1 kg/hari, Singapura sebanyak 1,3 kg/hari, dan Seoul sebanyak 3,1 kg/hari (Bappenas, 2010).

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung dan salah satu kota besar di Indonesia, berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 memiliki jumlah penduduk sebanyak 881.801 jiwa dan menghasilkan sampah rata-rata sekitar 0,43 kg/hari/orang. Jumlah volume sampah per hari di Kota Bandar Lampung tercatat sejumlah 2.086,71 m3 dan dilayani oleh pemerintah kota dengan menggunakan kendaraan operasional pengangkut sejumlah 84 kendaraan truck dan amrool dengan rotasi pengangkutan per harinya sebanyak 160-an rotasi. Banyaknya sampah yang terangkut melalui 160-an rotasi tersebut sebanyak 609,23 m3. Hal ini berarti bahwa kurang dari 50 persen sampah di Kota Bandar Lampung yang telah dapat dikelola (Studi Sektor Persampahan Unila, 2010).

Studi sektor yang dilaksanakan Universitas Lampung sebagai bagian dari program ACCCRN pada tahun 2010 menunjukkan bahwa manajemen sampah padat sangat berhubungan dengan resiko peningkatan dampak dari banjir ekstrem yang menunjukkan resiko meningkat setiap tahun di Bandar Lampung sebagai akibat dari dampak perubahan iklim. Padahal, manajemen sampah padat merepresentasikan strategi adaptasi jangka panjang yang secara kuat akan mengurangi kerentanan kota berkaitan dengan perubahan iklim di masa depan yang menunjukkan gejala semakin meningkat itu.

Isu manajemen sampah padat adalah sesuatu yang sangat penting dan membawa sejumlah keterkaitan potensial yang kuat bagi pengembangan ketahanan kota terhadap perubahan iklim. Dua faktor penting yang mempengaruhi kecenderungan pertumbuhan sampah padat adalah populasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan populasi berkaitan secara langsung dengan kuantitas (jumlah) sampah padat. Kemudian pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh kepada pola konsumsi yang selanjutnya juga berkaitan dengan perubahan karakteristik sampah padat, melalui peningkatan sampah plastik, kertas, dan pengurangan sampah organik.

Selain itu, masalah persampahan disebabkan beberapa hal diantaranya, (1) pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat telah menyebabkan timbunan sampah pada perkotaan semakin tinggi, (2) kendaraan pengangkut sampah yang jumlah maupun kondisinya kurang memadai, (3) sistem pengelolaan TPA yang kurang tepat dan tidak ramah lingkungan, dan (4) belum diterapkannya pendekatan reduce, reuse, recycle dan replace dan participation (4 R + P). Besarnya timbunan sampah yang tidak dapat ditangani tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung bagi penduduk kota. Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah timbulnya berbagai penyakit menular, penyakit kulit, dan gangguan yang disebabkan terhambatnya arus air di drainase dan sungai karena terhalang timbunan sampah yang dibuang ke drainase dan sungai sehingga mengakibatkan banjir (Wibowo dan Djajawinata, 2003).

Pesatnya pertambahan penduduk yang disertai derasnya arus urbanisasi di Kota Bandar Lampung telah meningkatkan jumlah sampah padat di perkotaan dari hari ke hari. Keterbatasan kemampuan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum serta pihak kecamatan di wilayah Kota Bandar Lampung dalam menangani permasalahan sampah menjadi tanda awal dari semakin menurunnya sistem penanganan dan pengelolaan permasalahan sampah tersebut. Hal ini terasa semakin sulit untuk diselesaikan dalam jangka pendek karena adanya keterbatasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat, dan terkendala dengan jumlah kendaraan yang masih terbatas serta kondisi peralatan yang telah tua. Belum lagi pengelolaan TPA Bakung yang sampai saat ini belum sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat akan menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan perubahan karakteristik sampah. Saat ini, pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Saat ini juga sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, peningkatan kesehatan masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Berbicara fakta, penanganan sampah yang dilakukan saat ini belum sampai pada tahap memikirkan proses daur ulang atau menggunakan ulang sampah tersebut menjadi bahan yang bermanfaat (produktif). Penanganan sampah yang dilakukan hanya mengangkutnya dari tempat sampah di permukiman penduduk, pasar, terminal dan tempat penimbunan sementara dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir. Cara seperti ini kurang bisa mengatasi masalah sampah karena masih dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan berhubungan erat dengan sampah karena sampah merupakan sumber pencemaran dan dapat memicu peningkatan pemanasan global. Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah dengan pengolahannya dan semakin menurun daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Hal ini, saat ini menjadi problematika mendasar dalam manajemen terpadu sampah termasuk di Kota Bandar Lampung. Di satu pihak, jumlah sampah terus bertambah dengan laju yang cukup cepat, sedangkan di lain pihak kemampuan pengolahan dan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung diakui masih belum memadai.

Beberapa masalah yang dapat ditimbulkan oleh sampah (termasuk di Kota Bandar Lampung) adalah sebagai berikut :

1. Sampah yang tercecer dan masuk ke dalam selokan/saluran drainase akan menyumbat saluran dan mengakibatkan banjir pada musim hujan. Keadaan seperti ini sudah sering terjadi di beberapa kota di Indonesia termasuk Kota Bandar Lampung.
2. Peningkatan jumlah sampah akan menimbulkan masalah dalam mencari tempat pembuangan sampah yang baru. Tempat yang dijadikan lokasi penimbunan sampah akan menjadi tempat berkembangnya organisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Tempat ini juga akan menjadi sarang hewan liar atau lalat. Padahal, hewan liar ini dapat mempercepat penyebaran bibit penyakit.
3. Sampah yang terlalu lama ditimbun akan menghasilkan bau yang tidak enak dan akan mengganggu kesehatan orang yang tinggal di sekitarnya. Air yang dikeluarkan dari timbunan sampah juga dapat mencemari air sungai, air sumur, dan air tanah di sekitar tempat timbunan sampah tersebut.

Oleh karena itu, sistem pengelolaan sampah di perkotaan perlu perhatian khusus, karena timbulan sampah yang dihasilkan sangat besar seiring dengan kepadatan penduduk yang semakin tinggi, tidak adanya lahan sebagai tempat pengolahan dimana akhirnya dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan meningkatkan keretanan terhadap bahaya banjir. Persampahan merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan, karena dalam semua aspek kehidupan selalu dihasilkan sampah.

Manajemen terpadu sampah padat yang kurang maksimal di Kota Bandar Lampung telah diidentifikasi sebagai faktor kritis yang memperburuk dampak perubahan iklim dan berkontribusi kepada kerentanan di Kota Bandar Lampung melalui mekanisme sekunder, peningkatan resiko banjir sebagai akibat pembuangan sampah di saluran drainase. Pada sisi yang lain, Kota Bandar Lampung saat ini belum memiliki Master Plan Persampahan yang secara terpadu menjadi acuan dalam pengelolaan sampah perkotaan. Di sisi yang lain, keberadaan TPA Bakung, sebagai tempat open dumping, saat ini hanya mampu menampung 44,5% dari seluruh sampah yang dihasilkan di kota ini.

Oleh karena itu, 55,5% sampah padat tidak dikumpulkan atau dibuang sembarangan. Sampah tersebut menumpuk di saluran-saluran drainase dan sungai, sehingga mengurangi kemampuan drainase dan meningkatkan resiko banjir di sepanjang bantaran sungai. Resiko banjir di wilayah pesisir, yang dikarenakan gelombang pasang tinggi, badai, dan curah hujan yang intensif juga memperparah kejadian banjir akibat mengalirnya sampah dari hulu ke wilayah pesisir ini. Dampak sekunder seperti penyebaran penyakit dan kontaminasi air meningkatkan kejadian demam berdarah dan diare. Kondisi tersebut diperparah oleh perubahan pola curah hujan, dimana musim hujan berlangsung lebih lama dengan intensitas hujan yang semakin sering dan banyak sedangkan musim kemarau berlangsung lebih pendek.

Secara administratif, saat ini Kota Bandar Lampung terdiri atas 13 kecamatan dan 98 kelurahan dengan luas sebesar 19.722 hektar. Selama ini, pengelolaan sampah dikelola secara bertahap. Pihak kelurahan bertanggung jawab atas pengumpulan sampah dari rumah tangga ke lokasi TPS melalui sistem Satuan Organisasi Kebersihan Lingkungan (Sokli), dan pihak kecamatan bertanggung jawab dalam pengangkutan dari TPS ke TPA. Sistem ini ternyata sangat terbatas karena hanya terdapat 86 TPS untuk melayani 98 kelurahan tersebut, demikian juga kapasitas institusional dalam pengumpulan sampah yang terbatas yang masih terdapat pembagian tanggung jawab yang beragam. Penanganan sampah di jalan raya berada di bawah kendali Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sampah di pasar berada di bawah kendali Dinas Pengelolaan Pasar, sedangkan sampah di terminal menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.

Bentuk geografis Kota Bandar Lampung juga mempersulit upaya peningkatan pelayanan sampah padat secara maksimal. Keragaman kontur topografi antara lokasi pengumpulan dan pembuangan akhir juga mengakibatkan meningkatnya biaya pengangkutan sampah padat. Petugas pengangkut sampah padat harus naik turun bukit melalui jalan sempit dan kurang terawat di lingkungan permukiman kumuh. Oleh karena itu, aksesibilitas adalah parameter kunci yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas integrasi master plan sampah padat yang akan disusun ke dalam perencanaan spasial kota untuk meningkatkan kemampuan manajemen sampah padat di masa depan.

Berdasarkan beberapa latar belakang tersebut, maka bagian strategi penting dalam rangka menajemen sampah padat di Kota Bandar Lampung adalah perlunya segera menyusun suatu dokumen kerangka kebijakan dalam sebuah Master Plan Manajemen Sampah Padat Perkotaan sebagai dasar bagi seluruh stakeholders di Kota Bandar Lampung melakukan pengelolaan sekaligus pengolahan sampah. Melalui implementasi Master Plan tersebut diharapkan jumlah sampah padat di wilayah Kota Bandar Lampung (baik di permukiman, saluran drainase, dan bantaran sungai dan pesisir laut) dapat dikurangi secara signifikan. Hal tersebut akan berkontribusi untuk mengurangi resiko banjir yang saat ini sudah dihadapi kota akibat penumpukan sampah yang tidak terkontrol, dan untuk mengantisipasi meningkatnya dampak dari perubahan iklim yang semakin ekstrim.